Sampang – Aksi protes besar-besaran meletus di perairan Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, Jumat (17/10/2025). Ratusan nelayan bersama ibu-ibu pesisir menggelar aksi penolakan kegiatan survei migas yang dilakukan oleh perusahaan asal Malaysia, Petronas, di area Sumur Barokah.
Ratusan warga pesisir penolakan itu bertepatan di pinggir pantai. Tdak hanya itu ratusan kapal nelayan, massa aksi mendatangi langsung kapal survei Petronas yang tengah beroperasi. Mereka membentangkan spanduk penolakan bertuliskan “Tolak Survei Migas Petronas, Laut Milik Nelayan!” sambil meneriakkan yel-yel kecaman.
Tokoh nelayan Ketapang, Winarno mengatakan, aksi ini sebagai bentuk kekecewaan mendalam terhadap ketidakjelasan kompensasi bagi nelayan yang terdampak aktivitas migas.
“Kami menolak keras survei dan eksplorasi Petronas. Kompensasi bagi nelayan tidak jelas, sementara aktivitas mereka sudah mengganggu jalur tangkap ikan,” tegas Winarno.
Ia juga menegaskan, jika Petronas tetap memaksakan survei, ratusan kapal nelayan siap kembali turun ke laut untuk menghadang kapal survei.
“Kalau kapal Petronas masih beroperasi, kami tidak akan diam. Seratus kapal siap mengusir mereka dari perairan Ketapang,” katanya lantang.
Aksi yang berlangsung di bawah terik matahari itu sebagai bentuk kekecewaan para nelayan yang tak kunjung menerima ganti rugi rumpun dari perusahaan asing tersebut. Sehingga memancing kemarahan masyarakat pesisir yang merasa diabaikan.
Para ibu nelayan turut serta dalam aksi ini dengan membentangkan banner bertuliskan “Laut untuk Anak Cucu Kami, Bukan untuk Asing!”
Sementara itu Susmiati salah satu peserta aksi menyampaikan, perairan diwilayah tersebut bukan sekadar ruang ekonomi, melainkan sumber kehidupan dan warisan generasi. Menurutnya, aktivitas eksplorasi migas dinilai mengancam ekosistem laut dan keberlanjutan nelayan kecil di Madura bagian selatan.
“Aksi ini, bukan sekadar protes ekonomi, tetapi juga simbol perlawanan rakyat pesisir terhadap ketimpangan eksploitasi sumber daya alam,” katanya.
Mereka menilai kehadiran perusahaan asing seperti Petronas mencerminkan lemahnya perlindungan negara terhadap masyarakat lokal.
“Kami akan terus berlanjut hingga pemerintah dan pihak perusahaan memberi kepastian hukum dan kompensasi yang layak,” pungkasnya.
