BANGKALAN, maduracorner.id, Komisi A DPRD Bangkalan meminta ketegasan pemerintah terhadap tanah PT. PKHI yang puluhan tahun sudah ditelantarkan. Hal itu disampaikan ketua Komisi A, H. Syaiful Anam usai melakukan inpeksi mendadak (Sidak) ke lokasi tanah yang dikeluhkan masyarat.
Menurutnya, inpeksi mendadak tersebut merupakan langkah konkrit Komisi A untuk memastikan aduan dan keluhan yang kerab disampaikan oleh masyarakat.
“Jadi kami menindaklanjuti kebenaran aduan dari LSM atas kepemilikan tanah masyarakat dan juga terkait dengan tanah PT. PKHI yang ditelantarkan,” ucap Hm Syaiful Anam.
Menurut Syaiful, hasil peninjauan kelokasi, pihaknya membenarkan bahwa aduan masyarakat selama ini memang benar. Faktnya Tanah PT. PKHI tidak pernah digarap alias terlantar dan ada sebagian hak masyarakat.
“Ternyata setalah kami Sidak ke tanah PT. PKHI tanah tersebut benar-benar tidak dimanfaatkan sesuai sifat tanah yang seharusnya dijaga kesuburannya,” ucap Ketua Komisi A DPRD Bangkalan H. Syaiful Anam, sebagaimana dilansir web DPRD, Bangkalankab.go.id.
Oleh karenanya pihaknya memberikan kesaksian bahwa tanah PT. PKHI benar-benar ditelantarkan atau tidak digunakan.
“Setelah kami Sidak, kami menyaksikan sendiri bahwa tanah PT. PKHI memang memiliki fungsi sosial yang seharusnya memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujar H. Syaiful.
Politisi Gerindra ini juga mengatakan bahwa pihaknya berharap tanah PT. PKHI bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Tentu kami menginginkan tanah tersebut bermanfaat. Terjaga kesuburannya, tidak ditelantarkan begitu saja. Oleh karenanya kami berharap ada ketegasan dari pemerintah,” pungkasnya. (Red).
