BANGKALAN – maduracorner.id, Seperti diketahui, beberapa waktu yang lalu, Presiden Jokowi mengatakan seorang Menteri juga Presiden mempunyai hak politik dan boleh memihak dan berkampanye untuk salah satu pasangan calon.
“Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden loh boleh memihak, Tapi, yang paling penting, waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas Negara, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik.” Tutur Joko Widodo (Dikutip dari Channel Youtube : KompasTV Dengan judul : “Jokowi Dihadapan Prabowo : Presiden Boleh Kampanye, Boleh Memihak.” Tayang 24 Januari 2024).
Kontroversi muncul setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan yang menyebut bahwa presiden berhak untuk berkampanye dan mendukung salah satu pasangan calon dalam pemilihan umum mendatang. Namun, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Lanyalla Mahmud Mattaliti, dengan tegas membantah klaim tersebut.
Menurut La Nyalla, tidak ada aturan yang memberikan izin kepada seorang presiden untuk terlibat dalam kampanye politik, apalagi sampai memberikan dukungan terbuka kepada calon tertentu. “Itu kan pendapatnya Jokowi ya, ya suruh tanya ke dia aja. Kalau aturan kan tidak bisa, itu ada undang-undangnya,” ungkap Lanyalla dalam konferensi pers pada Jumat (26/01/2024) usai membuka lomba catur antar Pesantren se-Madura di Pondok Pesantren Ibnu Cholil, Bangkalan.
Pernyataan tegas ini menjadi sorotan publik, karena menunjukkan perbedaan pandangan antara kepala negara dan tokoh legislatif. La Nyalla menegaskan bahwa jika presiden memberikan contoh yang tidak sesuai dengan aturan kepada rakyat, maka jangan salahkan rakyat jika mereka mengambil tindakan sesuai keinginan mereka sendiri.
“Kalau presiden mau-maunya begitu ya biar aja, nanti kalau rakyatnya punya mau sendiri ya rasain sendiri,” tegas Lanyalla mengakhiri konferensi persnya. (San)
