BANGKALAN, maduracorner.id, Salah satu Aktivis Bangkalan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memberikan kejelasan pendalaman kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan.
Hal itu disampaikan, ketua PA GMNI Bangkalan, Dasuki Rahmad. Menurut dia, desas-desus institusi anti rasuah turun ke Bangkalan untuk melakukan pendalaman kasus gratifikasi. Bahkan informasi tersebut sudah lama beredar sejak akhir tahun 2021.
Bahkan, Dia mengatakan, pendalaman status perkara kasus dugaan gratifikasi jual beli jabatan dari penyelidikan sudah naik menjadi penyidikan.
“Dan informasi kami dengar juga sudah ada beberapa pejabat yang sudah ditetapkan tersangka. Semua itu hanya informasi ramai ditengah masyarakat. Sehingga masyarakat menimbulkan persepsi aneh terkait keberadaan KPK di Bangkalan. Lantaran pihak KPK sendiri belum memberikan pernyataan secara jelas,” tegas Dasuki. Rabu, 26 Oktober 2022.
Lebih parah lagi, kata Dasuki, akhir-akhir ini KPK datang ke Bangkalan. Dan melakukan penggeledahan sehingga membuat kepanikan pegawai pemkab Bangkalan dan masyarakat penuh tanda tanya?
“Banyak pemberitaan terkait penggeledahan beredar di Media, bahkan penyidik KPK saat ini sedang mengobok-obok sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bangkalan tarkait dugaan kasus jual beli jabatan. Bahkan Rumah Dinas Bupati dan Kantor Ketua DPRD Bangkalan juga digeledah KPK,” ujarnya.
Aktivis senior ini juga mendesak, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memastikan status hukum yang sedang di dalaminya. Karena penyidikan yang dilakukan KPK terbilang lama dan berbelit-belit. Sehingga dengan peristiwa ini jelas mengganggu keberlangsungan roda Pemerintahan Bangkalan.
“Kalau sudah terganggu secara otomatis pelayanan masyarakat juga tersendat. Oleh karena itu, kami sebagai warga Bangkalan mendesak KPK segera tuntaskan kasus ini karena sudah lama dan menganggu pelayanan masyarakat,” tungkasnya.
Perlu diketahui, otoritas KPK sampai saat ini tidak mengeluarkan statmen apapun. Sebelumnya, senin, 24 Oktober 2022 kemarin, KPK menggeledah kantor Pemerintah Kabupaten Bangkalan, yakni ruang kerja Bupati dan wakil Bupati serta ruang kerja Sekretaris Daerah Bangkalan.
Tak hanya itu, KPK juga menggeledah rumah Dinas Bupati Bangkalan dan rumah Pribadi Bupati Bangkalan. Kantor Dinas Perdagangan.
Pada Selasa, 25 Oktober 2022 kemarin, Tim Penyidik KPK juga menggeledah Ruang kerja dan rumah pribadi ketua DPRD Bangkalan, Kantor PUPR, Kantor BKPSDA Dan rumah salah satu anggota DPRD Bangkalan inisial S.
Pada Rabu, 26 Oktober 2022, Tim penyidik KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Kemudian berlanjut ke Dinas Ketahanan Pangan dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bangkalan. (Ris/Sam)
