BANGKALAN, maduracorner.id – Kantor Badan Pertanahan Nasional wilayah kabupaten Bangkalan, Madura, di geruduk belasan warga yang mengatasnamakan diri dari lembaga swadaya masyarakat rumah advokasi rakyat, Rabu (14/09/2022).
Belasan warga tersebut menilai pihak BPN wilayah Bangkalan tidak becus dalam memberikan pelayanan masyarakat, mereka menuding pihak BPN seakan mempersulit warga yang ingin melakukan pengurusan sertifikat kepemilikan tanah.
” BPN ini semakin gak beres, gimana ngga ada orang yang sudah menang lelang melalui badan lelang negara diblokir pengesahannya karena permintaan dari salah satu makelar tanah, padahal semua persyaratan sudah lengkap, akhirnya terkatung-katung dari bulan February hingga sekarang” jelas Risang Bima Wijaya, yang merupakan kordinator aksi.
Tak Hanya itu ada beberapa warga yang melakukan pengurusan sertifikat tanah bisa memakan waktu dari tiga hingga enam tahun, padahal untuk pengurusan ribuan sertifikat Tanah melalui program PTSL tidak memerlukan waktu yang lama dalam penyelesaiannya.
“Ribuan sertifikat melalu program PTSL ini cuma memerlukan waktu tidak lebih dari enam bulan, sementara untuk satu sertifikat ini kenapa bisa memakan waktu sampai bertahun-tahun” ucapnya.
Risang juga mengatakan jika ada beberapa tanah negara yang ditukar guling secara paksa dengan menggunakan formulir kosong hal inilah yang membuat pihaknya semakin geram karena tindakan pihak BPN yang dinilai semena-mena.
“Jadi tanah negara yang dipinggir jalan ditukar guling untuk dijadikan perumahan dengan tanah yang ada di wilayah gunung, inipun menggunakan formulir kosong, jadi isu ini yang kita bawa” tegasnya. (My)
