Bangkalan, maduracorner.id – Maraknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal asal Bangkalan, mendapat sorotan dari DPRD Bangkalan. Susahnya mengurus persyaratan administrasi dan membutuhkan waktu yang lama disinyalir menjadi alasan pahlawan devisa itu menggunakan jasa para tekong.
“Selain dipersulit ketika mengurus persyaratan, lapangan pekerjaan yang ada juga sangat minim,”kata anggota Komisi D DPRD Bangkalan, Muhajir kepada maduracorner.id, senin (25/01/2016).
Politisi PKB ini pun menyarankan agar Balai Latihan Kerja (BLK) Dinsosnakertrans Bangkalan memaksimalkan sosialisasi terhadap masyarakat lapisan terbawah. Sebab, rata-rata TKI ilegal ini masyarakat yang tingkat pendidikannya sangat rendah.
“TKI ilegal mayoritas yang tidak memiliki ijasah. Coba pemerintah juga memfasilitasi mereka. BLK dimaksimalkan sekalipun tidak punya ijasah tapi memiliki ketetampilan. Kenapa tidak,”cetusnya.
Wakil Ketua Komisi D, Mukaffi Anwar menambahkan, pemerintah Bangkalan semestinya peka terhadap kondisi TKI. Kalau tidak memiliki ijasah menjadi alasan tidak bisa menggunakan jalur resmi, tetap harus difasilitasi melalui jalur paket.
“Paket itu-kan disediakan untuk warga yang tidak sempat menempuh jalur pendidikan formal. BLK sudah ada, tinggal keseriusan untuk menjangkau masyarakat bawah,”jelas politisi PDI Perjuangan itu.
Sementara itu, Kabid Pengawasan Dinsosnakertran Kabupaten Bangkalan, Anang Safroni mengatakan, pihaknya memang akan meningkatkan penyuluhan ke daerah-daerah. Utamanya, melibatkan pihak kecamatan dan tokoh masyarakat. “Kita sosialiasasikan kepada masyarakat agar menggunakan jalur resmi ingin jadi TKI,” ucapnya. (her/mad)
Penulis: Heriyanto Ahmad
Editor: Mamad el Shaarawy
Editor: Mamad el Shaarawy
