Bangkalan, maduracorner.id,
Persatuan Masyarakat Peduli Demokrasi (PMPD) mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bangkalan. Rabu 19 Januari 2022.
Kedatangan mereka, bertujuan untuk mempertanyakan terkait isu penundaan pelaksanaan Pilkades tahap 2 pada tahun 2022.
“Kedatangan kami disini, meminta agar anggota legislatif tidak mendzolimi demokrasi tingkat desa dengan adanya isu penundaan Pilkades serentak tahun 2022 ini,” ujar koordinator audiensi, Imam Pantor.
Selain itu, kata Imam, pihaknya meminta pada legislatif untuk menyampaikan kebijakan terkait Pilkades serentak tahap dua terhadap Bupati Bangkalan untuk tidak ditunda.
“Intinya Pilkades serentak tahap dua ini, jangan sampai ditunda,” imbuhnya.
Pihaknya menegaskan, jika pilkades tahap dua ini ditunda, maka dampaknya akan buruk terhadap demokrasi di Kabupaten Bangkalan.
“Apabila pilkades tahun ini ditunda, maka akan berdampak buruk terhadap demokrasi yang sudah mulai membaik ini,” ucapnya.
Menanggapi hasil audiensi tersebut, wakil ketua DPRD Bangkalan Khotib Marzuki mengatakan, Peraturan Daerah (Perda) sudah dibahas. Bahkan, DPRD sudah mengesahkan perihal anggaran pilkades serentak tahap kedua.
“Kita sudah mengesahkan Perdanya, tetapi masih menunggu Perbub dari Pak Bupati,”imbuh Khotib fraksi PKB.
Labih lanjut, kata Khotib, perihal adanya isu penundaan Pilkades ini, pihaknya menepis kalau itu hanya rumor. Karena menurutnya, sampai saat ini belum pernah melakukan komunikasi apapun terhadap Bupati, apalagi perihal penundaan pilkades.
“Isu penundaan itu dapat dari mana datanya, kami dan temen-teman DPRD masih belum ada informasi terkait penundaan, baru kalau di Kabupaten Sampang, memang ada penundaan Pilkades,” kata dia.
Selanjutnya, pihaknya, akan melakukan koordinasi dengan Bupati Bangkalan dan mempertanyakan kepastian pelaksanaan Pilkades tahap 2.
“Nanti kita tanyakan pada Pak Bupati, kenapa sampai saat ini belum ada kepastian terkait Pilkades tahap 2,”pungkasnya. (Ris)
